Dosen Hukum UTS Paparkan Gagasan Tata Kelola Ekstraktivisme Digital di Konferensi Internasional ICPSH Unsoed 2026

WH.Surabaya – Gagasan mengenai tantangan tata kelola sumber daya alam di era digital mengemuka dalam ajang ilmiah bergengsi tingkat internasional dan nasional. Peneliti dari Program Studi Hukum Universitas Teknologi Surabaya, Wahyu Fahmi Rizaldy dan Annisa Firdhausy, mempresentasikan karya ilmiah mereka yang berjudul “Re-governing Extractivism in the Digital Age: A Dilemma Economic Growth, Political Ecology, and the Dialectics of Ecological Justice” dalam rangkaian konferensi yang berlangsung di Purwokerto pada 21–23 Oktober 2026.

Karya ilmiah tersebut dipresentasikan pada dua forum akademik utama, yaitu Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Annual Conference 2026 serta International Conference on Social Sciences and Humanities (ICPSH) yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman. Kehadiran para akademisi dalam ajang ini menjadi momentum penting untuk mendiskusikan kembali tata kelola ekstraktivisme di tengah arus digitalisasi.

Dalam pemaparannya, tim peneliti menyoroti pergeseran dinamika ekstraktivisme yang kian kompleks seiring akselerasi teknologi digital dan transisi ekonomi. Penelitian ini mengurai dilema antara dorongan pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan eksploitasi sumber daya alam dengan dampaknya terhadap lingkungan, sembari menganalisis relasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat melalui sudut pandang ekologi politik.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, Wahyu Fahmi Rizaldy dan Annisa Firdhausy menawarkan kerangka re-governance atau penataan ulang tata kelola yang berlandaskan pada dialektika keadilan ekologis. Pendekatan ini menegaskan bahwa kebijakan tata kelola sumber daya alam tidak boleh hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi harus menjamin perlindungan hak-hak lingkungan serta keadilan sosial bagi masyarakat terdampak.

Partisipasi akademisi Hukum Universitas Teknologi Surabaya ini mendapat apresiasi hangat dari para panelis dan peserta konferensi. Melalui gagasan yang disampaikan dalam IAPA Annual Conference dan ICPSH FISIP Unsoed 2026, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi substantif bagi pembaruan hukum lingkungan dan perumusan kebijakan publik yang berorientasi pada keberlanjutan. (WFR)

editor : Ida