Reses di Cisolok, Hamzah Gurnita Minta Anggaran Daerah Tak Tersebar, Pembangunan Harus Tuntas
WH.SUKABUMI – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, mendorong Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar lebih fokus dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran daerah.
Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga sektor sosial dapat berjalan optimal dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Hamzah Gurnita saat melaksanakan Reses Ketiga Tahun Sidang 2026 di Desa Cisolok, Kecamatan Cisolok, Senin (26/10/2026).
Menurut Hamzah, pengelolaan anggaran harus dirancang secara terarah dan tidak tersebar ke terlalu banyak program tanpa penyelesaian yang maksimal. Ia mengusulkan agar pemerintah daerah mempertimbangkan penentuan prioritas pembangunan berdasarkan sektor, dengan memperhitungkan kebutuhan mendesak dan kemampuan keuangan daerah.
“Kalau perlu, anggaran satu tahun ke depan difokuskan pada pembangunan infrastruktur. Tahun berikutnya pendidikan atau kesehatan, kemudian sektor sosial. Dengan begitu, pembangunan bisa lebih terarah dan persoalan masyarakat dapat diselesaikan secara bertahap,” ujar Hamzah.
Ia menilai, perencanaan anggaran yang terfokus perlu dibarengi dengan komunikasi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Sukabumi, DPRD Provinsi Jawa Barat, serta anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sukabumi.
Menurutnya, sinergi antarlembaga tersebut menjadi salah satu kunci untuk mendatangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun provinsi, terutama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang belum tertangani secara menyeluruh.
Hamzah mencontohkan pembangunan ruas Jalan Kertajaya–Cihaur sepanjang sekitar lima kilometer yang terealisasi melalui dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pengawalan anggaran dari pemerintah pusat. Ia juga menyampaikan harapan agar penanganan ruas Jalan Gunung Keramat dapat direalisasikan pada 2027.
Di sisi lain, Hamzah menegaskan bahwa persoalan kesehatan juga membutuhkan perhatian serius. Dalam kegiatan reses tersebut, ia menerima berbagai aspirasi masyarakat mengenai BPJS Kesehatan, terutama kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan kepastian akses pelayanan bagi warga yang membutuhkan pengobatan.
Ia mengungkapkan, kebutuhan pembiayaan kepesertaan BPJS PBI di Kabupaten Sukabumi diperkirakan mencapai 420.000 jiwa. Sementara itu, kemampuan pembiayaan pemerintah kabupaten diperkirakan hanya mencakup sekitar 210.000 jiwa, dengan ketersediaan anggaran yang masih menjadi persoalan.
“Persoalan BPJS ini sangat krusial. Masyarakat membutuhkan kepastian pelayanan kesehatan. Aspirasi yang kami terima akan dibawa dan disuarakan di DPRD agar mendapatkan perhatian serta tindak lanjut,” katanya.
Hamzah juga meminta adanya kejelasan mengenai kebijakan pelayanan kesehatan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu didukung petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang jelas agar masyarakat tidak kebingungan ketika hendak mengakses layanan kesehatan.
Ia berharap pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dapat memberikan kepastian mengenai skema pembiayaan serta mekanisme pelayanan bagi masyarakat, khususnya warga Kabupaten Sukabumi yang membutuhkan bantuan jaminan kesehatan.
Melalui reses tersebut, Hamzah menegaskan bahwa berbagai keluhan dan usulan masyarakat akan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan kebijakan di DPRD. Ia berharap aspirasi warga tidak berhenti sebatas pendataan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program dan penganggaran yang tepat sasaran.
“Harapannya, komunikasi antara bupati dan seluruh wakil rakyat di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat semakin baik. Dengan kolaborasi yang kuat, dukungan anggaran bisa dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.(Nanan Apon)
Editor : Ida