Koordinator Petra Sulteng, Irfan Konggodeli Angkat Bicara Terkait Kritik Terhadap Operasional PT Vale di Blok Bahodopi
WH.Morowali – Persepsi negatif dan kritik keras terhadap operasional PT Vale Indonesia Tbk di Blok Bahodopi, Bungku Timur mendapat Tanggapan Pokja Peduli Pertambangan untuk Kesejahteraan (Petra) Area Sulteng, Irfan
Kritik tersebut muncul dari mantan DPRD Morowali periode 2014-2019, Irwan Arya yang melontarkan kritik keras terhadap operasional PT Vale Indonesia Tbk di Blok Bahodopi, Bungku Timur.Dalam pernyataannya kepada media (27/10/2026).”Jangan sampai kekayaan alam terus dikeruk, sementara masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang merasa diabaikan.Ia menuntut Agar seluruh aktivitas pertambangan PT Vale diwilayah tersebut dihentikan total apabila tuntutan kesejahteraan warga tidak dipenuhi.
Merespons dinamika tersebut, Koordinator Pokja Peduli Pertambangan untuk Kesejahteraan (Petra) Area Sulteng, Irfan Konggodeli turut angkat bicara mengenai kemunculan mendadak mantan politisi tersebut.
” Kami melihat melihat ada upaya paksaan dari Irwan Arya untuk mencari panggung politik baru dengan menunggangi aliansi masyarakat di Bungku Timur.Mengkritik keras korporasi resmi yang memiliki izin legal seperti PT Vale, sementara di sisi lain namanya terseret dalam dugaan perambahan hutan lindung yang memicu karhutla di Desa Lele dan Dampala adalah sebuah ironi dan standar ganda yang nyata,” tegas Irfan.
Menurut Petra Sulteng, masyarakat berhak mengkritisi aktivitas perusahaan pertambangan, termasuk menuntut agar hak- hak warga, kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal,dan perlindungan lingkungan mendapat perhatian serius.
Petra Sulteng mengingatkan publik agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi populis yang dilemparkan oleh politisi yang memiliki rekam jejak hukum bermasalah.
“Publik Morowali harus jeli melihat motif di balik aksi ini. Seseorang yang pernah berstatus tersangka tindak pidana pemilu dan kerap melakukan manuver kurang substantif demi sorotan media, jelas kehilangan legitimasi moral untuk berbicara atas nama kesejahteraan masyarakat lingkar tambang. Perjuangan lingkungan hidup tidak boleh dikomoditaskan menjadi alat posisi tawar personal demi menaikkan kembali nilai tawar politiknya yang sudah kalah,” pungkas Irfan.*
(Dian)
Editor : Ida