WH.Banjarmasi – Kalsel – Ketua Badan Pengawas Dewan Pimpinan Provinsi Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (DPP GNPK ) Kalimantan Selatan, Mardian Jafar , mengecam keras dan mengutuk rencana perayaan HUT RSUD Ulin Banjarmasin yang akan digelar di Jakarta menggunakan dana APBD Tahun 2026.
Sebagai Ketua Badan Pengawas DPP GNPK Kalsel , saya nyatakan ” rencana ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN/APBD, dan pelecehan terhadap penderitaan pasien miskin di Kalsel ” .
“Presiden Prabowo sudah perintahkan efesiensi anggaran untuk berhemat , sebagaimana Inpres 1/2025 huruf C poin 2 jadi jelas haram hukumnya seremonial di luar kantor yang tidak esensial, apalagi diluar daerah sebagaimana yang disorot oleh publik di Kalsel sebagaimana viral di berbagai media, dan konyolnya lagi anggarannya telah disetujui oleh Badan Anggaran ( Banggar ) DPRD Provinsi Kalsel ” ujarnya
Diteruskan Mardian ” Saya sependapat dengan tokoh tokoh aktivis Kalsel , dan Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Achmad Murjani , yang menegaskan bahwa Kebijakan ini harus segera dikoreksi, menurutnya koreksi anggaran seharusnya diprioritaskan untuk kepentingan langsung masyarakat Kalsel , terutama untuk peningkatan kualitas layanan Kesehatan, program sosial , hal itu akan lebih mencerminkan empati ,dan tanggung jawab institusi pelayanan RSUD Ulin kepada publik “.
” tidak seperti yang direncanakan Direktur RSUD Ulin ini , yang bakal banyak menghamburkan uang negara untuk acara seremonial yang tak bermakna , lebih tampak ini kegiatan wisata berkedok dinas , lebih kacau lagi ada rumor bahwa itu merupakan upaya promosi, pertanyaannya mau promosi ke siapa di Jakarta , sementara RSUD wajib utamakan pelayanan kesehatan untuk warga yang berada di Kalsel ” . ujar Mardian.
GNPK dengan tegas meminta Pelaksanaan HUT RSUD Ulin yang akan dilaksanakan di Jakarta ini harus dibatalkan , jangan sampai uang negara yang cukup besar ini dihambur hamburkan untuk ticket pesawat , sewa hotel berbintang dan lainnya, bila masih dipaksakan pesta HUT nya di Jakarta, ini preseden buruk bagi Inpres Efesiensi yang ditekankan Pemerintah Presiden Prabowo , tidak hanya tinggal gaungnya saja.( Tim )
editor : Ida
