Reses di Cisolok, Hamzah Gurnita Bongkar Persoalan BPJS dan Desak Kepastian Layanan Kesehatan
WH.SUKABUMI – Persoalan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan dan pembangunan infrastruktur menjadi sorotan utama dalam kegiatan Reses Ketiga Tahun Sidang 2026 di Desa Cisolok, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi.
Dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD Kabupaten Sukabumi menyerap berbagai keluhan masyarakat, terutama terkait kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinilai masih menyisakan persoalan serius. Aspirasi tersebut akan dibawa ke DPRD untuk diperjuangkan agar mendapatkan penyelesaian konkret.
Ia mengungkapkan, kebutuhan pembiayaan BPJS PBI di Kabupaten Sukabumi mencakup sekitar 420.000 jiwa. Namun, kemampuan pemerintah kabupaten diperkirakan hanya menjangkau 210.000 jiwa, sementara ketersediaan anggarannya pun masih menjadi persoalan.
“Persoalan BPJS ini sangat krusial. Masyarakat benar-benar membutuhkan jaminan kesehatan, tetapi kemampuan anggaran daerah terbatas. Ini harus dibenahi dan akan saya laporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti,” ujar Hamzah gurnita Ketua komisi ll 26 Oktober 2026.
Ia juga menyoroti belum jelasnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis atas pernyataan Gubernur Jawa Barat mengenai kemudahan masyarakat berobat ke mana saja. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu disertai aturan yang tegas agar masyarakat tidak kebingungan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Saya berharap Pak Gubernur memberikan jawaban yang konkret, jangan sampai mengambang. Masyarakat, khususnya warga Kabupaten Sukabumi, membutuhkan kepastian mengenai akses pelayanan kesehatan,” kata Hamzah.
Selain persoalan kepesertaan, ia meminta BPJS Kesehatan mengevaluasi mekanisme penagihan tunggakan, terutama terhadap peserta yang telah meninggal dunia. Menurutnya, persoalan administrasi semacam itu perlu mendapat perhatian agar tidak menambah beban masyarakat.
Jalan Gunung Keramat Ditargetkan Dikerjakan 2027
Di sektor infrastruktur, ia menyampaikan kabar mengenai rencana penanganan ruas Jalan Gunung Keramat yang diharapkan dapat direalisasikan pada 2027.
Menurutnya, rencana tersebut merupakan hasil pengajuan dari pemerintah kabupaten yang didorong melalui dukungan anggota DPR RI, Zainul Munasihin, dalam mengawal anggaran dari pemerintah pusat.
“Insyaallah, ruas Jalan Gunung Keramat tahun depan bisa dieksekusi. Ini tidak terlepas dari peran Kang Zainul yang mendorong dan mengawal anggaran pusat agar masuk ke Kabupaten Sukabumi,” ungkapnya.
Ia menilai dukungan anggaran pemerintah pusat sangat penting untuk mempercepat pembangunan, mengingat kemampuan keuangan daerah belum tentu memungkinkan seluruh ruas jalan rusak ditangani secara bersamaan.
Ia juga menyebut pembangunan ruas Jalan Kertajaya–Cihaur sepanjang sekitar lima kilometer sebagai salah satu hasil kolaborasi pemerintah daerah dengan anggota DPR RI melalui dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Menurutnya, sinergi antara pemerintah kabupaten, DPRD, DPRD Provinsi Jawa Barat, dan DPR RI perlu terus diperkuat agar lebih banyak kebutuhan infrastruktur masyarakat dapat direalisasikan.(Nanan APon)
Editor: Ida