WH.TANGERANG – Peredaran obat-obatan daftar – G jenis Eximer dan Tramadol kembali marak di kota Tangerang yg beralamat Jl lio baru neglasari provinsi-Banten dengan modus berkedok toko kosmetik
Lalu jenis Eximer dan Tramadol jelas menyalahi koridor izin edar dagang dan juga dalam penjualannya berkedok toko kosmetik dan sembako tersebut bukan apotek yang resmi dengan perizinan yang dikeluarkan oleh pihak Badan POM.
Warga mengatakan saat di kompermasi sama awak media yg engan di sebut nama nya bahwa itu jenis Obat yang harus diawasi oleh Aparat Penegak Hukum (APH), karena penggunaannya harus dengan resep dokter untuk pasien tertentu. “Jika sampai ini dibiarkan, bisa merusak generasi muda bangsa, bahkan bisa menimbulkan dampak tindakan kriminalisasi serta ketergantungan obat-obatan terlarang.” Tegasnya.
“Kurangnya pengawasan peredaran jenis obat-obatan daftar -G dari APH / instansi terkait, Badan POM khususnya, ini akan menjadi permasalahan baru dalam hal penanganan penyalahgunaan narkoba di negeri ini
“Pasalnya, obat-obatan daftar -G diduga memiliki efek hampir serupa, bahkan bisa lebih dahsyat dari bahaya Narkoba. Ini berpotensi menjadi narkotika jenis baru yang dimanfaatkan sindikat untuk berlindung dari jeratan hukum narkotika, dengan harga yang murah mampu merasakan efek yang sama dengan jenis narkotika.” Imbuhnya.
Awak media mendatangi toko tersebut untuk mengkonfirmasi mengenai adanya dugaan penjualan obat-obatan Eximer dan Tramadol, penjaga toko yang tidak mau disebut namanya mengungkapkan, ya benar saya menjual obat-obatan jenis Eximer dan Tramadol, dan ini juga saya baru jaga
Obat keras daftar -G itu penggunaannya harus dalam pengawasan Badan POM dan resep dokter, karena apabila salah dalam penggunaan akan menyebabkan efek samping pada kesehatan.
Namun bagi para pelaku usaha yang memperjualbelikan jenis daftar -G tersebut tanpa ijin, dapat dijerat dengan pasal 196 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, dan pasal 197 UU kesehatan nomor 36 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
Maka dari itu warga saat berharap agar APH dan pemerintah terkait supaya atasi segera agar masarakat tenang dan damai menjalan bulan suci ramadan
editor : Ida
