WH.SUKABUMI – Aktivitas tambang emas yang merusak lingkungan kembali menjadi sorotan. Kali ini, mantan Bupati Purwakarta sekaligus tokoh Jabar, Dedi Mulyadi, menuntut langkah tegas pemerintah dalam mengevaluasi izin tambang yang berdampak buruk terhadap alam dan keberlangsungan pertanian.
Dalam kunjungannya ke Kota Sukabumi, Kamis (10/4/2025), Dedi mengungkapkan keprihatinannya atas rusaknya lahan produktif di Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, akibat aktivitas tambang yang tak terkendali.
“Kalau tambang sudah sampai mengganggu keseimbangan lingkungan, menghancurkan infrastruktur, bahkan memicu bencana, harus ada penataan ulang. Lahan harus kembali pada fungsi asalnya, entah itu untuk hutan, kebun, atau sawah,” ujarnya.
Dedi menekankan bahwa perencanaan ruang wilayah harus benar-benar dijalankan dengan memperhatikan dampak jangka panjang. Menurutnya, perlindungan lahan pertanian dan kawasan hijau tidak bisa ditawar-tawar.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya di level provinsi sudah menyepakati dengan kabupaten/kota untuk bersama-sama mengkaji kembali zonasi wilayah yang terdampak pertambangan.
“Kalau sudah mengusik kehidupan masyarakat dan merusak lingkungan, aktivitas seperti ini harus dihentikan,” tegasnya.
Diketahui, sejumlah petani di Desa Cihaur mengalami kerugian setelah lahan sawah mereka terendam lumpur yang diduga berasal dari area tambang emas. Luas sawah yang terdampak mencapai sekitar 50 hektare, membuat para petani merugi akibat gagal panen.
Kemarahan warga juga ditujukan kepada perusahaan tambang PT Golden Pricindo Indah yang beroperasi di wilayah tersebut. Mereka menuntut penghentian sementara hingga evaluasi menyeluruh dilakukan.
Menanggapi situasi ini, pihak PT Golden Pricindo Indah akhirnya buka suara. Juru Bicara perusahaan, Dede Kusdinar, mengonfirmasi bahwa Pemkab Sukabumi telah membentuk tim investigasi untuk menelusuri secara mendalam penyebab banjir lumpur tersebut.
“Tim investigasi akan turun langsung ke lapangan pada Kamis untuk memastikan sumber dampak secara menyeluruh,” ucap Dede.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya sempat melakukan penelusuran aliran sungai pada Desember 2024, saat bencana pertama kali terjadi. Hasilnya, ada empat sungai besar yang bermuara ke daerah Cipari, Cisereuh, dan Karang Embe Cibutun.
“Kami ingin semua fakta terungkap. Jika nanti ditemukan keterlibatan aktivitas tambang kami, tentu akan ada tanggung jawab yang akan kami ambil,” tambah Dede.
Pihak perusahaan menyatakan siap memberikan pertanggungjawaban maupun bantuan kepada warga terdampak, dengan catatan hasil investigasi membuktikan adanya keterkaitan dengan kegiatan pertambangan yang mereka lakukan.
(Nanan apon)
editor : Ida
