WH.Sukabumi – Ancaman banjir yang kembali melanda Pondok Pesantren Al Waafy, Kabupaten Sukabumi, memaksa pemerintah daerah turun tangan. Lumpur tebal yang masih menutupi halaman pesantren menjadi saksi bisu dari buruknya tata kelola lingkungan di wilayah hulu.
“Dua pejabat kunci, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Prasetyo, turun langsung ke lapangan, Rabu (23/4/2025). Mereka menelusuri jalur air dan meninjau sejumlah titik yang disinyalir menjadi biang kerok banjir. Fokus utama penyisiran: dua proyek perumahan dan sebuah peternakan ayam di kawasan atas.
Salah satu perumahan yang disorot adalah proyek subsidi PT Perintis seluas 2,7 hektare. Meski secara administratif telah mengantongi izin, Ali menegaskan bahwa pihaknya akan mengevaluasi aspek lingkungan proyek tersebut secara menyeluruh.
“Legalitas tidak otomatis menjamin kelayakan lingkungan. Kami akan dorong agar dokumen lingkungan proyek ini ditingkatkan dari sekadar pernyataan kesiapan menjadi UKL-UPL,” ujar Ali saat diwawancarai.
“Ali menyebut bahwa langkah itu penting untuk memastikan sistem resapan air dan manajemen lahan pembangunan mematuhi kaidah lingkungan. Ia menambahkan, bukaan lahan di perumahan dataran tinggi bisa berkontribusi besar terhadap luapan air saat hujan deras turun.
Sementara itu, Prasetyo dari DLH menambahkan, pemantauan dan kajian lapangan akan dirangkum menjadi rekomendasi resmi yang wajib ditindaklanjuti pengembang.
“Kami tidak ingin banjir menjadi rutinitas yang merugikan warga. Penataan hulu harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Ponpes Al Waafy sendiri sudah tiga kali diterjang banjir sejak Desember 2024. Dalam salah satu kejadian yang terekam video dan viral di media sosial, air bercampur lumpur menyeret perabotan santri, merendam masjid hingga kobong, bahkan meluluhlantakkan kolam ikan milik pesantren.
“Ikan di kolam habis semua dibawa arus,” kata Zulaikha Pratiwi, pengelola pesantren, dengan nada getir.
Para santri dan warga sekitar kini menanti lebih dari sekadar tanggap darurat. Mereka berharap perubahan tata ruang dan penegakan aturan lingkungan di kawasan hulu bisa segera dilakukan agar bencana serupa tak kembali terulang. (Nanan apon)
editor : Ida
