WH.Sukabumi – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Ferry Supriyadi, melontarkan kritik tajam terhadap sikap sejumlah pengusaha yang dinilainya arogan dan tidak kooperatif terhadap panggilan resmi dari pemerintah. Ia bahkan menyebut para pengusaha itu bertindak seperti raja di wilayahnya sendiri.
“Setiap kami undang, baik oleh DPRD maupun Disnaker, yang datang selalu perwakilan dari tim bawah. Bos atau pemilik kebijakan tak pernah hadir. Padahal ada indikasi kuat dugaan keterlibatan middle manajemen dalam praktik-praktik pungli,” kata Ferry, Senin (19/05/2025).
Ferry menegaskan pihaknya telah memanggil salah satu perusahaan yang sebelumnya disoroti oleh HMI Sukabumi, namun tiga kali panggilan dilakukan, tak satu pun dihadiri langsung oleh pimpinan perusahaan. Akhirnya, DPRD memutuskan untuk meneruskan persoalan tersebut ke Tim Saber Pungli.
“Ini bentuk ketidakhormatan terhadap institusi negara. Ketika dipanggil resmi, mereka tidak datang. Padahal kita ingin duduk bersama mencari solusi. Tapi kalau yang datang hanya perwakilan, mereka tak bisa memberi keputusan apapun,” ujar Ferry.
Ferry juga menyebut praktik pungli yang ramai di media sosial sulit diusut tuntas karena para korban enggan melapor secara resmi.
“Kalau pelaku jelas tak mungkin speak up, tapi korban pun hanya berani curhat di medsos. Kita butuh laporan resmi, karena ini delik aduan. Tanpa laporan, kami tak bisa melangkah lebih jauh,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa identitas pelapor akan dijamin keamanannya. “Kami pastikan rahasia dan keselamatannya dijaga. Tapi jangan hanya mencela di media sosial, beranilah melapor agar kami punya senjata hukum untuk bertindak.”
Ferry juga membantah anggapan bahwa DPRD baru bergerak setelah mahasiswa bersuara. Ia menegaskan bahwa pihaknya sudah lebih dulu menangkap persoalan ini.
“Sebelum mahasiswa datang, kami sudah punya arsip dan data. Bahkan PT yang disebut mahasiswa, termasuk PT GSI, sudah kami tindak lanjuti. Hanya saja kami terbentur kewenangan karena kami bukan korban, kami hanya bisa mengadukan, bukan melaporkan,” tegasnya.
Terakhir, Ferry meminta ketegasan pemerintah daerah agar para pengusaha di Kabupaten Sukabumi menghargai institusi pemerintah.
“Pengusaha harus punya adab. Ketika dipanggil pemerintah, ya datang. Jangan anggap remeh. Karena kalau bosnya hadir langsung, komunikasi dan solusi bisa cepat ditemukan. Tapi kalau hanya diwakilkan, semuanya jadi lambat dan tak jelas ujungnya,” pungkasnya. (Nanan apon)
editor : Ida
