WH.Maluku – Melewati beberapa dekade sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Kecamatan Tanimbar Utara (Larat) Kabupaten Tanimbar Provinsi Maluku, masih belum menikmati akses jalan yang layak. Warga di wilayah ini terus hidup dalam keterbatasan infrastruktur, seolah jauh dari sentuhan pemerintah dan pembangunan nasional.
Meski berbagai janji perbaikan telah dilontarkan pemerintah sebelumnya, kenyataannya jalan menuju akses pelayanan masyarakat sulit dilalui, terlebih pada musim hujan ketika jalur transportasi darat nyaris terkesan buruk. Akses ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan pun terhambat, meninggalkan masyarakat di pusaran keterisolasian.
Kemerdekaan Republik Indonesia, itu hanya menjadi simbol jeritan masyarakat Tanimbar Utara, yang sepenuhnya belum dirasahkan secara merata diberbagai sektor pembangunan.
Kondisi jalan yang parah, membuat aktivitas masyarakat tersendat. Potret kondisi jalan menuju sejumlah pusat pelayanan masyarakat misalnya puskesmas yang menjadi urat nadi telah berlangsung lama hingga memasuki usia Indonesia ke 80.
“Kami berharap pada momentum kemerdekaan ini, masyarakat Tanut juga merasakan buah perjuangan yang selama ini diperingati bersama. Warga harus merdeka dari keterisolasian dan akses transportasi darat yang semakin memburuk,” kata warga kepada media ini, (23/8).
Potret keterbelakangan di Tanut, mencerminkan persoalan lebih besar di Maluku. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Maluku masih termasuk provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Per Maret 2024, angka kemiskinan Maluku mencapai 16,34 persen, jauh di atas rata – rata nasional sebesar 9,03 persen. Sebagian besar masyarakat miskin tinggal di pedesaan, dengan keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Menurut warga, keterlambatan pembangunan jalan dan fasilitasi publik menjadi bukti nyata ketidakadilan dustribusi pembangunan selama ini.
“Kami tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Kado terindah di usia 80 tahun kemerdekaan ialah distribusi pembangunan yang merata dan berkeadilan. Jangan biarkan masyarakat Tanimbar Utara merasa ditinggalkan,” ujarnya.
” Harapan mereka, pemerintah pusat maupun daerah segera turun tangan mempercepat pembangunan infrastruktur di kecamatan kota larat semakin terpuruk. (Hendrik)
editor : Ida
