WH.Surabaya – Ribuan santri dan alumni pondok pesantren dari berbagai wilayah di Jawa Timur memadati kawasan depan Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur di Jalan Indrapura, Surabaya, Selasa sore (21/10/2025). Mereka tergabung dalam Aliansi Santri Nderek Kiai (ASRI) dan menggelar aksi damai menuntut pencabutan izin siar stasiun televisi Trans7.
Tuntutan tersebut dipicu oleh tayangan program “Xpose Uncensored” pada 13 Oktober 2025 yang dinilai melecehkan ulama dan dunia pesantren, khususnya mencederai kehormatan KH. Anwar Manshur, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri.
Dalam orasinya yang berapi-api, Gus Taufik (Moh. Taufik, S.I.Kom., S.H., M.H.) — santri alumni Pondok Pesantren Gersempal, Sampang, yang juga dikenal dengan sapaan Bung Taufik — menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar bentuk kekecewaan, melainkan pembelaan terhadap martabat umat dan para kiai.
“Harga diri kiai adalah harga diri kami bersama! Ini bukan soal jiwa, bukan soal raga, bukan soal harta. Ini soal kehormatan, soal marwah, soal pesantren!” seru Bung Taufik dari atas mobil komando, disambut takbir dan shalawat ribuan santri yang memenuhi jalan.
Ia juga menegaskan bahwa penghinaan terhadap satu pesantren besar seperti Lirboyo dapat menjadi preseden buruk bagi pesantren-pesantren lain di Indonesia. “Permintaan maaf tidak cukup. Kami menuntut tindakan tegas agar hal seperti ini tidak terulang,” tegasnya.
Meskipun hujan deras mengguyur Kota Surabaya, semangat para santri tak surut. Massa tetap bertahan dengan menggelar istighotsah dan lantunan shalawat sebagai bentuk doa dan upaya menjaga ketertiban aksi.
Kepadatan massa membuat arus lalu lintas di sekitar Jalan Indrapura mengalami kemacetan panjang. Namun, aksi yang diikuti ribuan orang tersebut berjalan dengan tertib, damai, dan penuh khidmat tanpa insiden anarkis.
Perwakilan santri dan pengasuh pesantren akhirnya diterima untuk beraudiensi langsung dengan pimpinan DPRD Jawa Timur. Dalam pertemuan itu, hadir pula perwakilan Transmedia yang menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf atas tayangan yang menimbulkan polemik tersebut.
Pimpinan DPRD Jatim berjanji akan menindaklanjuti aspirasi para santri dan menyampaikannya ke tingkat pusat, termasuk kepada DPR RI, agar dilakukan evaluasi dan, bila perlu, pencabutan izin siar Trans7.
Aksi damai ini menjadi simbol kecintaan santri kepada ulama serta bentuk peringatan agar dunia penyiaran nasional lebih berhati-hati dalam menayangkan konten yang bersinggungan dengan nilai-nilai keagamaan dan kehormatan pesantren.
#morogus / aba Samarkhan
editor : Ida
