WH.Nganjuk –Disaat pemerintah Kabupaten Nganjuk mengejar pendapatan pajak pertambangan hingga menjadwal orang guna mencatat masuk keluarnya armada di tambang-tambang di Nganjuk. Miris Hasil tambang diduga dari Kabupaten Jombang diduga justru marak masuk Kabupaten Nganjuk.
Dimana terjadi di beberapa lokasi urukan di area Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk pada selasa 5/5/26, terdapat dugaan bahwa tanah uruk yang digunakan berasal dari tambang Kabuh jombang. Hal ini tentunya menjadi sorotan lantaran tambang luar justru nampak mendominasi,ketimbang tambang lokal yang notabennya membayar pajak bahkan di kejar hingga hulu. Dari penelusuran yang ada di sekitar tambang-tambang di Nganjuk Pemkab Nganjuk menempatkan orang-orang untuk mencatat setiap keluar masuknya kendaraan yang nantinya untuk flutuasi pajak.
Terkait hal tersebut Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi dikonfirmasi via aplikasi whats app pada selasa 5/5/26 meberikan jawaban singkat dan jelas harunya dari Nganjuk dong “Tulisnya.
Adanya hal tentang banyaknya material tambang dari jombang ke Nganjuk,salah satu pengusaha yang enggan disebutkan namanya “mengatakan”bahwa sebaiknya segera ada aturan mengenai hilirisasi pajak tentang pemerataan lahan ,dimana pajak material tidak dilakukan di lokasi tambang secara langsung. Melainkan di hilirasi area yang akan di bangun dengan mengkonfirmasi luasan kebutuhan dengan hitungan tertentu sehingga dapat diketahui berapa kubik kebutuhan untuk urukan yang nantinya di bagi rata-rata pajak muatan yakni 8 kubik sehingga di peroleh nilai pajak ritasi. Selain itu hilirisasi pajak juga memberikan ruang bagi urukan lokal di mana masyarakat kecil secara otomatis tidak ikut berdampak pada pajak tersebut hanya pada pengusaha dengan besaran muatan kebutuhan urukan.
Memang baiknya pajak urukan di hilirisasi selain lebih mudah dalam hitungan ,itu juga lebih efisien menghemat tenaga juga pelaporannya lebih jelas dengan koofisien hitungan luasan yang di tangguhkan kepada pemenang tender uruk maupun subkonya. Jadi tambangpun bisa bersaing harga serta pengusaha urukan akan berpikir kembali dalam penawaran ugal-ugal an sebab terdapat beban pajak”Tambahnya
editor : Ida
