WH.SUKABUMI – Solih hidayah Ketua Karang Taruna Desa Mekar Asih,menyuarakan kegelisahannya terhadap kondisi memburuk tempat pariwisata yang dikelola oleh Pokdarwis Desa Mekar Asih.

Solih menyampaikan ke beberspa awak media, menegaskan perlunya tanggapan segera dari pihak dinas pariwisata terkait dengan masalah yang telah berlangsung selama lebih dari 4 bulan ini.”04-05- 2024

Dijelaskan bahwa masyarakat, tidak hanya dari desa Mekar Asih saja tetapi juga dari luar, mulai merasa kecewa dengan kondisi tempat pariwisata tersebut. “Kami telah berulang kali memohon respons dari dinas terkait, namun belum ada jawaban yang memuaskan,” ungkap Solih.

Sementara itu, Ketua Pokdarwis, Erik, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya untuk mendapatkan bantuan dari dinas pariwisata namun tidak ada respons yang diberikan. “Kami sudah meminta bantuan berulang kali untuk biaya perawatan, namun dinas pariwisata tidak memberikan tanggapan yang memadai,”jelasnya dengan rasa frustrasi.

Menanggapi alasan dinas pariwisata terkait legalitas lahan, Erik mempertanyakan mengapa pembangunan wisata tersebut telah dibiayai sebelumnya jika masalah legalitas menjadi hambatan. “Kami memohon agar masalah legalitas lahan ini dapat diluruskan dan dibalikan menjadi aset desa,” tegasnya.

Ditambahkan bahwa ketidakjelasan legalitas lahan telah menghalangi potensi kerjasama dengan investor. “Ada 3 investor yang tertarik untuk berinvestasi di tempat wisata ini namun terkendala oleh masalah legalitas lahan,” tutur Erik.

Selain itu Erik juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap nasib kolam Bumdes yang telah dibangun dengan menggunakan anggaran Bumdes di destinasi wisata pemandian air panas Cibubuai.

Erik juga menyatakan kebingungannya atas keputusan untuk meratakan kolam tersebut, yang sebelumnya telah dibangun dengan menggunakan dana Bumdes. “Kami tidak mengerti mengapa kolam yang sudah dibangun dengan anggaran Bumdes malah dihapuskan,” ujarnya dengan rasa frustrasi.

Erik juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dan pembangunan infrastruktur pariwisata. “Kami berharap pihak terkait dapat memberikan penjelasan yang memuaskan mengenai nasib kolam Bumdes ini kepada masyarakat, serta transparansi dalam penggunaan dana Bumdes untuk pembangunan infrastruktur pariwisata,” tambahnya.

Dalam akhir pernyataannya, Erik mengajak kepada kepala dinas, bupati, dan kementerian pariwisata untuk memberikan respons yang jelas terhadap pengaduan mereka. “Kami ingin bekerja sama untuk mengembangkan potensi usaha dan budaya di wilayah desa kami,” pungkasnya.

Krisis wisata di Cibubuai menjadi sorotan utama, menimbulkan pertanyaan besar terkait tanggung jawab pemerintah dalam mengelola dan memperbaiki destinasi pariwisata yang rusak. (Nanan Apon)

editor : Ida