WH.Sukabumi – Ratusan warga Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten sukabumi, berkumpul di sekitar areal pesawahan, kamis (10/4/2025), mereka masih menanti kedatangan para pemangku kebijakan dari pemerintah daerah dan Provinsi Jawa Barat untuk meminta keadilan.
Lumpur tebal yang menutupi lahan pertanian warga diduga kuat berasal dari aktivitas tambang milik PT Golden yang beroperasi di hulu Sungai Cikonang. Selain Cikonang, dua sungai lain yakni Cimanggu dan Kiaragaring turut membawa material lumpur ke wilayah pertanian warga.
“Selama ini masyarakat sudah sangat keberatan dengan keberadaan PT itu. Limbahnya dibuang ke aliran sungai, hulu sungai pun mereka kuasai. Yang paling dominan menyebabkan lumpur ini ya PT Golden,” ungkap solehudin.
Solehudin menyebut bahwa beberapa lahan pertanian yang awalnya dijanjikan untuk masyarakat malah dialihfungsikan menjadi areal pertambangan. Hal itu menambah kekecewaan warga terhadap perusahaan dan pihak yang terlibat.
“Sungai Cimanggu yang membawa lumpur utama ke sini, dan PT Golden yang paling dominan. PT Sorgum mah udah bangkrut dari 2023. Kiaragaring juga masih terafiliasi dengan PT Golden. Warga merasa dibohongi,” tambahnya.
Selain sawah, lumpur juga sempat menggenangi masjid setempat hingga setinggi lutut. Pembersihan dilakukan warga secara swadaya, tanpa bantuan maupun itikad baik dari pihak perusahaan.
“Sampai sekarang gak ada permintaan maaf, gak ada yang datang. Kami petani, sawah kami rusak parah. Kalau bisa PT itu ditutup saja, tidak ada manfaatnya bagi kami. Yang ada cuma kerugian,” tegas Nirnawan, Ketua RT 02 RW 02 Kampung Ciengan, Desa Cihaur.
Warga juga kecewa terhadap sikap Kepala Desa yang justru menyampaikan permintaan maaf kepada pihak perusahaan.
“Saya kecewa. Kepala desa malah minta maaf ke PT Golden. Padahal kami sudah berkali-kali melapor ke beliau. Seolah-olah masyarakat yang salah. Itu sangat melukai hati kami,” ujar Solehudin, salah satu petani.
Hari ini, masyarakat menaruh harapan besar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diinformasikan akan meninjau langsung lokasi terdampak.
“Harapan kami, perbaikan dilakukan secara permanen. Hulu sungai harus diperbaiki, dan izin perusahaan yang melanggar harus dicabut. Kami ingin kehidupan kami sebagai petani kembali normal,” tegas solehudin.
(Nanan apon)
editor : Ida
