WH.Sukabumi – Sosok H. Ucok Haris Maulana Yusuf, mantan Wakil Bupati Sukabumi periode 2000-2005, kembali mencuri perhatian publik. Ia mengungkap fakta mencengangkan soal alih fungsi lahan yang dulunya diperjuangkannya untuk pembangunan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, namun kini justru berubah menjadi kawasan milik swasta.
Dalam pernyataannya yang disampaikan Minggu (20/4/2025) pagi, Ucok Haris menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana banjir yang kembali melanda Palabuhanratu. Menurutnya, banjir kali ini merupakan dampak dari rusaknya fungsi tata ruang yang sudah tidak sesuai dengan rencana awal.
“Palabuhanratu sudah ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Sukabumi, tidak bisa ditawar lagi. Kita sudah memindahkan ibu kota itu 25 tahun lalu dan sudah diperjuangkan dengan keras,” tegas Ucok.
Sosok Pejuang Rakyat Saat Menjabat
Ucok Haris dikenal sebagai sosok yang gigih dan tidak pernah lelah memperjuangkan kepentingan masyarakat. Saat menjabat sebagai Wakil Bupati Sukabumi, ia aktif mendorong realisasi pemindahan ibu kota ke Palabuhanratu. Salah satu langkah strategis yang dilakukannya kala itu adalah menemui langsung Menteri BUMN saat itu, Laksamana Sukardi, untuk mendapatkan lahan pembangunan.
Hasil perjuangannya tidak main-main. Kabupaten Sukabumi saat itu mendapatkan rekomendasi lahan sekitar 280 hektar dari PTPN VIII. Bahkan, Ucok bersama jajaran Forkopimda melakukan penghijauan di sebagian lahan seluas 80 hektar sebagai bentuk mitigasi bencana banjir.
“Kita juga sempat menghutankan 80 hektar di antaranya bersama Yamaha Polres dan sebagai langkah pencegahan banjir. Tapi sekarang saya sangat miris, hutan itu hilang dan berganti perumahan-perumahan di kawasan pegunungan,” kata dia.
Lahan Ibu Kota Kini Dikuasai Swasta
Ucok Haris menyebut bahwa alih fungsi lahan menjadi pemicu utama bencana banjir yang semakin parah dari tahun ke tahun. Ia merasa heran karena lahan yang dahulu diperjuangkannya justru kini menjadi milik swasta.
“Saya bingung, lahan dari PTPN VIII, dari PT Anugrah Jaya Agung, dan PT Tirta Bumi yang jumlahnya ratusan hektar bisa berubah fungsi dan berpindah tangan. Dari mana mereka membeli lahan itu?” ucapnya heran.
Ia menegaskan bahwa solusi jangka panjang untuk persoalan banjir dan tata ruang di Palabuhanratu adalah mengembalikan fungsi lahan sebagaimana rencana awal: menjadi kawasan perkantoran dan ruang terbuka hijau.
Seruan ke Pemerintah dan Masyarakat
Ucok menyampaikan bahwa data-data terkait peralihan lahan tersebut sudah ia serahkan kepada ajudan dan staf pribadi Gubernur Jawa Barat, serta kepada tokoh nasional seperti Kang Dedi Mulyadi.
“Saya sudah sampaikan data-datanya ke ajudan dan staf pribadi Gubernur Jawa Barat, bahkan langsung ke Kang Dedi Mulyadi. Saat malam takbir saya datang ke Gedung Pakuan, sempat ngobrol walau sebentar. Mudah-mudahan ini jadi masukan agar banjir bisa ditangani,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga meminta perhatian serius dari pemerintah provinsi hingga pusat, termasuk Menteri ATR/BPN dan Presiden Prabowo Subianto, untuk meninjau ulang kondisi tata ruang dan kepemilikan lahan di Palabuhanratu.
“Palabuhanratu itu punya sejarah. Bung Karno tidak salah membangun hotel SBH dan istana presiden di sini. Saya hanya ingin mengingatkan kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi, inilah fakta yang terjadi. Saya terpaksa menyampaikan ini kepada publik hari ini,” tegasnya.
Ucok Haris pun menutup pernyataannya dengan pesan kuat kepada masyarakat: jangan lupakan sejarah perjuangan dan jangan biarkan kepentingan rakyat dikalahkan oleh bisnis para pemilik modal. (Nanan Apon)
editor : Ida
