WH.Buru – Seharusnya Ketua KPUD BURU diproses ( usut tuntas) Oleh Pihak POLRES.Kab Buru. Kasus Anggaran Dana Hibah PEMILU ,TA, 2024 .sangat terang berdasarkan hasil putusan DPRD sesuai bajet sudah pastinya akan terus didesak Oleh Tiga Lembaga Ormas TRI IN ONE.Yakni.DPD INTRA-WIN.DPD LP2TRI DAN GAK .melalui pesan grup Watshap.
Sangat ironis AMBOI kalau bawahan ketua KPUD BURU WALID ASIS.bendahara RAHMAWATI HELUT bersama dua abdinya tersangka SB dan AT.Tinggal di kerangkeng.sementara bos mereka Berselimut empuk .
Pentingnya kasus terbakarnya Kantor KPUD.yang dilahap rata tertinggal puing ini terus dan patut memeriksa ulang Ketua KPUD. Buru. Berdasarkan Walid ASIS adalah atasan RAHMA HELUT dan sekertaris KPUD sebagai KPA. Tetapi dalam sistim struktur sudah tentu Kuasa pengguna anggaran minta setiap Anggaran Belanja atau apapun diketahui ( MENGETAHUI.) TTD ketua KPUD juga.
Apalagi yang perlu di ragukan atau di kaji. Semua sudah berada dalam peraturan dan pedoman penggunaan anggaran dana hibah. Yang sangat jelas melalui anggaran APBD. kab Buru.
Sebagaimana sudah menjadi keputusan KPU PUSAT tentang struktur Penyelenggara pemilu .bukan saja Gaji honorium PPK. tetapi ada honorium PPS. dalam pelaksanaan Pemilukada kemarin walaupun mereka selalu pelaksana sehari kerja.
Hubungan Kerja terkait pemilihan umum saat hari H. Justru PPS lebih berperan aktif
Walaupun kena hujatan dan cacian , tetapi mereka tetap bersabar dan bertanggung jawab atas segala pekerjaan sampai selesai perhitungan surat suara tingkat pedesaan yang berjumlah 250 TPS. 82 DESA dengan setiap PPS masing masing secara merata 7 orang. dengan upah yang sedikit Rp 1.100.000.dengan Sumber air minum AKUA satu karton . Sudah barang tentu terhitung penggunaan Akua yang di butuhkan PPS Untu 82 Desa perkarton baru berjumlah 6juta lebih. Itupun terbilang JUMBLAH nilai bayar kotor yang masuk ke anggaran konsumsi.
PPS ,PPK di( KPPS) bertalian lansung dengan Ketua KPU. Sebagai penanggung jawab.
Masalah Upah PPS sangat di butuhkan oleh Pemiliknya sebagai anggota PPS.
sebab kebutuhan rumah tangga. Dan bekerja keringat .
Jangan di anggap biasa seperti Jawaban FAISAL MAMULATI KETUA KOMISIONER. yang seakan akan tidak merasa berdosa. Dan menjawab pertanyaan yang di sampaikan oleh Saya Pada hari Senin 21 April 2025.
Gaji honorium PPS DAN PPK DI 10 Kecamatan ini bukan nilai kecil dan bukan uang dari lemari pakaian kalian sebagai penyelenggara di ruang KPUD lalu mau main maling . Mengapa tidak mau merubah wujud jadi tikus PENGERAK sekalian. Ungkap NURJANNAH RAHAWARIN .
KAMI dari Tiga Lembaga. Ini kawal terus kasus 33,3 M. Sehingga kami akan terus bongkar . investigasi siapa saja tersangka tambahan nanti itu tetap kami desak Kapolres . Walaupun di selingi dengan doa..
Larinya penjahatkan hukum pasti kejar.
Tutur ketua DPD INTRA-WIN. (NURJANAH RAHAWARIN)
editor : Ida
