WH.Sukabumi – Kepala Desa Cikahuripan, Heri Suryana yang akrab disapa Midun, memberikan klarifikasi terkait video dirinya yang sempat viral dan menarik perhatian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dalam klarifikasinya, Midun menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud menyudutkan pihak RSUD Palabuhanratu.
Menurut Midun, video yang beredar bukan bentuk protes terhadap layanan rumah sakit, melainkan sebagai bentuk keprihatinan atas sistem jaminan kesehatan yang dinilainya belum optimal. Ia bahkan mengucapkan terima kasih atas pelayanan RSUD yang telah merawat pasien dengan baik.
“Alhamdulillah, STNK sudah bisa diambil karena sudah dibayar. Saya tadi datang ke bagian Humas RSUD hanya untuk mengklarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kami tidak pernah menyalahkan rumah sakit. Justru kami mengapresiasi karena pasien ditangani sampai sembuh,” ujar Midun usai melakukan pertemuan di RSUD Palabuhanratu, Selasa (27/5/2025).
Di sisi lain, Midun menyoroti absennya program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dahulu dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi. Ia berharap program tersebut bisa dihidupkan kembali demi membantu masyarakat kurang mampu yang memerlukan layanan kesehatan.
“Yang jadi perhatian kami itu soal KIS dari APBD. Sekarang warga kesulitan saat sakit mendadak karena harus pakai BPJS prabayar, yang masa aktifnya butuh waktu. Padahal kondisi warga darurat dan butuh penanganan cepat,” ucapnya.
Midun menyebut para kepala desa kerap menjadi tempat masyarakat mengadu saat kesulitan biaya berobat. Ia mengaku kewalahan karena tidak ada lagi mekanisme cepat seperti dulu, ketika surat keterangan tidak mampu (SKTM) bisa langsung diaktifkan.
“Kalau dulu gampang, tinggal buat surat dari desa, minta SKTM ke Dinsos, pagi-pagi langsung bisa digunakan. Sekarang susah, BPJS prabayar pun butuh waktu 14 hari untuk aktif, sementara warga butuh pengobatan saat itu juga,” jelas Midun.
Ia pun mengajak seluruh kepala desa di Kabupaten Sukabumi untuk bersabar sambil mendorong pemerintah daerah segera mencari solusi konkrit.
“Kami sangat berharap Pemkab Sukabumi bisa segera menanggapi persoalan KIS APBD ini. Kami, pemerintah desa, benar-benar butuh dukungan agar bisa membantu warga secara maksimal,” tutupnya. (Nanan apon)
editor : Ida
