WH.Sukabumi – Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat, Hasbullah Fudail, akhirnya angkat bicara soal insiden perusakan Villa Ninna di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ia mengungkap bahwa tujuh orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka bukan pelaku utama, melainkan hanya bagian dari skenario besar yang didalangi pihak tertentu.
“Fakta yang kami temukan di lapangan menunjukkan ada sosok penggerak yang memanfaatkan warga. Ini bukan aksi spontan, tapi ada yang mengatur di belakang layar,” kata Hasbullah saat DI kompirmasi di gedung wicaksana Mapolres Sukabumi, Rabu (2/7/2025).
Hasbullah mengatakan, informasi soal keberadaan otak intelektual baru terungkap setelah pihaknya berdialog langsung dengan para tersangka. Sebelumnya, mereka bungkam karena tekanan sosial dan warga setempat.
“Awalnya mereka tidak banyak bicara. Tapi setelah kami dekati secara persuasif, barulah terbuka bahwa ada yang mengontak mereka, mengarahkan, bahkan membangunkan untuk datang ke lokasi,” ujar Hasbullah.
Kunjungan Hasbullah ke Sukabumi merupakan perintah langsung dari Menteri HAM Natalius Pigai, yang meminta agar jajaran turun tangan menyikapi konflik tersebut. Ia juga telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan berbagai pihak terkait.
“Kami diminta langsung oleh Pak Menteri untuk turun dan menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi. Ini bukan sekadar peristiwa hukum, tapi juga menyangkut kemanusiaan,” jelasnya.
Dalam proses di lapangan, Hasbullah mengaku menyaksikan momen emosional antara keluarga korban dan keluarga tersangka.
Ia menggambarkan pertemuan tersebut sebagai langkah awal menuju perdamaian.
“Saya lihat sendiri bagaimana istri para tersangka bertemu dengan pihak korban. Ada yang sedang hamil, ada yang punya anak kecil. Situasinya sangat menyentuh, mereka tidak tahu apa-apa, hanya terbawa arus,” ungkapnya.
Ia menegaskan, tujuh warga yang kini mendekam di tahanan bukan pelaku utama. Mereka hanyalah orang biasa yang memiliki pendidikan terbatas dan ikut terseret dalam kerumunan massa.
“Jelas bukan mereka yang mengatur aksi. Mereka hanya lewat, lalu ikut-ikutan dan akhirnya terekam kamera. Tidak adil jika hanya mereka yang dijadikan kambing hitam, sementara aktor utamanya bebas berkeliaran,” tegasnya.
Hasbullah juga meminta aparat penegak hukum segera memburu dan menetapkan sosok intelektual yang diduga mengatur aksi perusakan tersebut.
“Kami dorong agar penegakan hukum tidak hanya menyentuh yang di permukaan, tapi juga dalangnya. Orang-orang kecil ini sudah cukup jadi korban,” tegasnya.
Ia pun berharap proses hukum terhadap tujuh warga tersebut bisa dipertimbangkan untuk penangguhan penahanan, mengingat status mereka yang kooperatif dan bukan pelaku utama.
“Kalau bisa diberikan penangguhan, biar mereka menjalani proses dengan pendampingan yang layak. Tadi kami sudah minta agar para advokat memberikan bantuan hukum untuk mereka,” tutup Hasbullah. (Nanan apon)
editor : Ida
