WH.Sukabumi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar rapat paripurna, Jumat (11/7/2025), dengan agenda penyampaian nota Bupati terkait Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 serta evaluasi prognosis enam bulan ke depan.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyampaikan bahwa rapat ini merupakan langkah awal dari rangkaian pembahasan anggaran perubahan yang akan dimulai pekan depan.
“Paripurna ini sesuai keputusan Badan Musyawarah. Hari ini kita mendengarkan penyampaian KUPA PPAS 2025 dari Pak Bupati. Mulai Senin, pembahasan akan dimulai oleh masing-masing komisi bersama mitra kerjanya,” ujar Budi kepada wartawan usai paripurna.
Menurut Budi, hasil pembahasan komisi nantinya akan dilaporkan ke Badan Anggaran DPRD untuk dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Terkait prognosis enam bulan ke depan, Budi menegaskan evaluasi tetap dilakukan demi memastikan arah kebijakan fiskal tetap on track. “Pasti tentunya seperti itu,” singkatnya.
Dalam kesempatan yang sama, Budi juga menanggapi proses revalidasi Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp) yang baru saja dilaksanakan. Ia berharap hasilnya membawa angin segar bagi sektor pariwisata.
“Harapan saya hasil revalidasi kemarin positif. Geopark kita harus tetap diakui dan dilestarikan untuk kepentingan yang positif, terutama dalam bidang pariwisata,” kata Budi.
“Sementara itu, Bupati Sukabumi H. Asep Japar menekankan bahwa paripurna kali ini juga membahas perubahan sejumlah anggaran untuk Semester II Tahun Anggaran 2025. Ia menyebut, perubahan itu bersifat dinamis dan rutin terjadi tiap tahun.
“Setiap tahun pasti ada perubahan, karena ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya prioritas dan ada yang bisa ditunda. Itu hal yang wajar dalam pengelolaan anggaran,” terang Asep.
Ia menambahkan, perubahan anggaran kali ini diarahkan untuk menunjang visi dan misi kepala daerah. “Salah satunya memang untuk mendukung visi misi bupati. Walaupun tidak bisa direalisasikan semuanya, minimal kita menjawab janji politik terhadap masyarakat,” tegasnya.
Asep menutup dengan penegasan bahwa pemerintah harus terus berpihak pada rakyat. “Utamanya kita kudu nyaah ka masyarakat, masyarakat itu raja kami dan tuan kami. Kita ini pelayan publik, dan harus hadir menjawab kebutuhan bersama,” tandasnya. (Nanan apon)
editor : Ida
