WH.Sukabumi – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menilai pemekaran Kabupaten Sukabumi menjadi kebutuhan mendesak. Hal itu ia sampaikan usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-155 di Palabuhanratu, Rabu (10/9/2025).
Menurut Dedi, luas wilayah dan jumlah penduduk Sukabumi yang sangat besar membuat pelayanan publik tidak seimbang. Beberapa desa bahkan dihuni hingga lebih dari 150 ribu jiwa.
“Kalau wilayah sebesar ini tidak dimekarkan, pelayanan publik tidak akan maksimal. Saya mendorong agar Sukabumi segera dimekarkan, begitu juga daerah lain seperti Garut, Bogor, dan Cirebon,” tegas Dedi.
Ia menambahkan, Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, namun jumlah kabupaten dan kota relatif sedikit. Kondisi ini membuat alokasi anggaran dan layanan dasar bagi masyarakat tidak berjalan optimal.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut Dedi, siap mendukung penuh upaya pemekaran Sukabumi agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih efisien.
Dorongan pemekaran juga datang dari DPRD Kabupaten Sukabumi. Ketua DPRD, Budi Azhar Mutawali, menyebut seluruh syarat administratif pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara (KSU) telah terpenuhi.
“Pemerintah pusat sudah menyatakan semua dokumen persyaratan lengkap. Tinggal menunggu keputusan Presiden untuk mencabut moratorium,” jelas Budi.
Ia menegaskan, jika moratorium dicabut, pemekaran KSU bisa segera diwujudkan. Budi juga mengajak masyarakat, tokoh agama, dan seluruh elemen di Sukabumi tetap konsisten mendukung perjuangan tersebut.
“Ini perjuangan panjang. Harus kita kawal bersama sampai benar-benar terwujud,” pungkasnya. (Nanan apon)
editor : Ida
