WH.Bogor – wartahukum.net
Berbagai permasalahan sosial dan administratif masih dihadapi masyarakat Kampung Cijantur, Kecamatan Rumpin. Kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan, terbatasnya akses informasi, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau menjadi tantangan nyata di wilayah tersebut.
Menanggapi kondisi ini, BEM UPN Veteran Jakarta melalui program Sustainable Village 2025 (SUSVIL) bidang Lingkungan Masyarakat melaksanakan kegiatan pendampingan masyarakat di Kampung Cijantur. Program ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial, literasi informasi, dan kemudahan akses administrasi bagi warga.
*Pendampingan Administrasi bagi Warga Lansia*
Masih terdapat sejumlah warga Kampung Cijantur, terutama dari kalangan lanjut usia (lansia), yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
Kendala utama bukan terletak pada prosedur, melainkan pada sulitnya akses jalan menuju kantor kecamatan, sehingga warga kesulitan untuk mengurus dokumen secara mandiri.
Melalui program SUSVIL, tim mahasiswa melakukan pendampingan administratif, membantu warga lansia dalam proses pengumpulan data dan koordinasi dengan pihak Kecamatan Rumpin.
“Banyak warga yang sebenarnya ingin punya KTP dan KK, tapi kalau jalan ke bawah itu jauh dan nanjak. Saya aja kalau ke sana harus naik ojek dan nunggu yang bisa antar,” ungkap Abduloh (56), salah satu warga Kampung Cijantur.
*Akses Informasi Masih Terbatas karena “Blank Spot”*
Salah satu persoalan utama yang ditemukan oleh tim pengembangan administrasi di Kampung Cijantur adalah minimnya akses informasi akibat keterbatasan jaringan internet dan sinyal komunikasi. Kondisi geografis yang berbukit serta letak permukiman yang tersebar menyebabkan sinyal telepon seluler sulit dijangkau di sebagian besar wilayah kampung. Di beberapa titik, bahkan tidak ada jaringan sama sekali, membuat warga kesulitan mengakses informasi, baik yang bersifat pribadi maupun umum.
Beberapa warga sempat mencoba menggunakan layanan Wi-Fi komunitas, namun koneksi sering terganggu dan hanya dapat diakses di titik-titik tertentu.
Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan toa masjid dan penyampaian kabar dari mulut ke mulut sebagai sumber utama informasi. Toa masjid berfungsi tidak hanya untuk kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi media pengumuman berbagai hal penting seperti jadwal kerja bakti, pemberian bantuan, kegiatan sekolah, hingga informasi kesehatan.
“Kalau di sini mah sinyal susah, paling tahu berita dari masjid. Kalau ada yang meninggal, kerja bakti, atau bantuan, ya dikabarin dari toa,” ujar Elis (35), warga kampung Cijantur.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses informasi masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan masyarakat di Cijantur. Warga berharap adanya perhatian dari pihak terkait untuk memperbaiki jaringan komunikasi agar mereka dapat lebih mudah memperoleh informasi penting dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial maupun program pemerintah.
*Peran Tim Pengembangan administrasi dalam Kegiatan SUSVIL*
tim pengembangan berperan penting dalam mengumpulkan dan menganalisis kondisi sosial masyarakat di Kampung Cijantur. Kegiatan dimulai dengan pendataan sosial dan administratif warga untuk memetakan kebutuhan dasar serta kendala yang mereka hadapi dan juga membantu warga berkoordinasi dengan pihak kecamatan Rumpin.
Setelah itu, tim pengembangan administrasi menyelenggarakan diskusi (forum discussion) dengan perangkat desa untuk mengetahui masalah masalah yang dihadapi oleh desa, akan tetapi pelaksanaan diskusi dengan perangkat desa tidak mendapatkan titik temu dari kedua pihak sehingga dilakukannya wawancara warga guna menggali perspektif langsung dari masyarakat terkait masalah yang mereka alami sehari-hari.
Seluruh temuan lapangan tersebut disusun secara sistematis dan dikembangkan menjadi sebuah policy brief, yang berfungsi sebagai bahan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah agar dapat meran
Seluruh temuan lapangan tersebut disusun secara sistematis dan dikembangkan menjadi sebuah policy brief, yang berfungsi sebagai bahan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah agar dapat merancang solusi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Data yang kami kumpulkan tidak hanya soal administrasi, tapi juga akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur informasi. Semua itu saling terhubung,” jelas perwakilan Tim Pengembangan administrasi SUSVIL 2025 BEM UPN Veteran Jakarta.
*Arah dan Harapan Program SUSVIL 2025*
Melalui kegiatan di Kampung Cijantur, program Sustainable Village 2025 berupaya membantu masyarakat untuk lebih mandiri dalam mengurus administrasi serta meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan informasi.
“Harapan kami, warga bisa lebih mudah mengurus keperluannya dan nggak tertinggal informasi lagi. Kampung Cijantur punya semangat besar, tinggal bagaimana dukungan infrastrukturnya diperkuat,” tutur perwakilan BEM UPN Veteran Jakarta. (Rachman/Tim)
editor : Ida
