WH.Sukabumi -16 November 2025. Perdebatan soal pemekaran Kabupaten Sukabumi kembali memuncak. Mantan Wakil Bupati Sukabumi periode 2000–2005, H. Ucok Haris Maulana Yusuf, menyampaikan peringatan keras agar seluruh pihak yang mendorong lahirnya Kabupaten Sukabumi Utara dan Kabupaten Sukabumi Selatan tidak mengabaikan persoalan fundamental: ketertataan pusat pemerintahan induk di Palabuhanratu.
Ucok menilai, pemekaran merupakan kebutuhan yang bisa mendorong pemerataan pembangunan. Namun ia menekankan bahwa proses itu harus dimulai dari urusan yang paling mendasar.
“Sebelum berbicara pemecahan wilayah, bereskan dulu persoalan ibu kota induk. Lahan yang dulu kami siapkan sekitar 400 hektare kini tercerai-berai, dikuasai pihak pribadi, kelompok, bahkan perusahaan. Itu masalah pertama yang wajib dituntaskan,” ujarnya.
Menurutnya, upaya memindahkan pusat pemerintahan ke Palabuhanratu sudah digagas sejak dirinya menjabat bersama Bupati Maman. Tetapi hingga empat bupati berganti, hasil nyata belum terlihat.
“Sejak era Pak Sukma, Pak Marwan, sampai Pak Asjap sekarang, saya belum melihat langkah besar soal penataan ibu kota. Padahal posisi induk adalah fondasi bagi pemekaran,” ucapnya.
Belum Ada Kejelasan Lokasi Ibu Kota untuk Daerah Baru
Ucok juga menyoroti belum adanya keputusan konkret mengenai pusat pemerintahan jika wilayah utara dan selatan berdiri sendiri.
“Nanti ibu kota Sukabumi Utara mau ditetapkan di mana? Sukabumi Selatan mau di mana? Jangan sampai terjadi tarik-menarik. Fokus dulu pada induknya, Palabuhanratu harus jelas posisinya,” tegas dia.
Proyek Masa Lalu Tidak Dilanjutkan Maksimal
Ucok membeberkan bahwa sejumlah proyek strategis yang sudah dibangun di masa pemerintahannya tidak diteruskan secara konsisten.
Di antaranya pembukaan akses jalan Nagrak–Jelegong, peningkatan jalur Cicurug, pembangunan jalan menuju Sagaranten dan Lengkong, serta penguatan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Ia mencontohkan, sekolah internasional yang dulu dirancang sebagai pusat pendidikan di Cikembang kini berubah fungsi menjadi kantor dinas. Begitu pula Rumah Sakit Jampang Kulon yang kini berada di bawah kewenangan provinsi.
Selain itu, Ucok mengaku kecewa saat mengetahui kawasan yang dulu disiapkan sebagai pusat pemerintahan justru dijadikan lokasi PLTU.
“Saya ikut mengawal pemindahan ibu kota, jadi wajar kalau kecewa saat tata ruang awal tidak dijalankan,” katanya.
Panitia Utara–Selatan Diminta Satu Meja
Ucok menyerukan agar seluruh panitia pemekaran, baik dari wilayah utara maupun selatan, menghentikan langkah sendiri-sendiri dan kembali menyamakan arah.
“Duduk bersama. Sepakati dulu hal-hal pokoknya. Jangan berjalan dengan agenda yang berbeda. Penataan ibu kota induk harus jadi prioritas sebelum bicara pembentukan kabupaten baru,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa pemekaran bukan urusan ambisi kelompok, melainkan agenda jangka panjang untuk masyarakat.
“Rakyat tidak butuh wacana. Mereka menunggu hasil. Pemekaran akan berhasil hanya kalau dikerjakan dengan perencanaan matang dan kebersamaan,” ucapnya.
Menutup pernyataannya, Ucok menegaskan perlunya pengamanan aset daerah, perbaikan jalan, serta penguatan layanan pendidikan dan publik sebagai modal dasar menuju Sukabumi yang benar-benar siap dimekarkan. (Nanan apon)
editor : Ida
