WH.BOGOR -Palu, Kepala Bagian Hukum (Kabag Hukum) Kota Palu diduga sebagai dalang penguasaan lahan Zero Property di kelurahan Talise dan memerintahkan lurah Talise, Camat dan Dinas Tata Ruang dan BPN Kota Palu untuk dinolkannya lahan yang bersertifikat hak milik melalui notaris yang di tunjuk sampai di keluarkannya SKPT sementara
Sejumlah 673 SHM yang di setujui Kementrian ATR/BPN dan baru terbit 336 SHM yang di keluarkan BPN kota Palu ini adalah program lahan Zero Property di masa kepemimpinan Rusdi Mastura tahun 2013 yang di duga akan di tindih dengan program Konsolidasi Tanah pembagian sertifikat 1000 lebih KK adalah Program Hadianto Rasyid walikota saat ini.
Hasil investigasi kami Selidikinews.com bahwa Lurah Talise mengeluarkan SKPT Baru berdasarkan hasil pertemuan di Baruga Kelurahan bersama Kabag Hukum, Dinas Tata Ruang, Camat dan BPN terpisah camat mengatakan jika dirinya sudah memerintahkan lurah untuk melakukan verifikasi kembali data melalui RT RW.
Namun Dinas Tata Ruang sampai hari ini belum ada penjelasan karena beberapa kali temui di kantor keberadaannya di lapangan kata salah satu stafnya lebih lanjut lagi kami temui Kabag Hukum di ruang kerjanya dengan meminta salah satu stafnya untuk di arahkan sebelumnya di arahkan menghadap Zakky petugas lapangan namun Zakky mengatakan bukan dirinya yang pantas di wawancarai tetapi langsung Kabag Hukum. Jelas Zakky, Senin 27 November 2025
Lanjut kami meminta kepada staf Kabag Hukum agar di jadwalkan waktu dan tempat wawancara namun melalui staf mengatakan jika Kabag Hukum Mohammad Affan, SH, masih sibuk banyak rapat yang harus ia hadiri sehingga tidak ada waktu untuk wawancara. Ucap staf
Jika kehadiran wartawan di hindari berarti ada masalah yang tersembunyi terkait lahan Zero property. Investigasi wartawan tetap lanjut sampai menemukan informasi akurat terkait zero Property hal ini menyangkut dugaan tindak pidanah korupsi yang di duga ada oknum yang coba melakukan ini secara masif dan terstruktur. (Rachman/Team)
editor : Ida
