WH.KABUPATEN BURU, MALUKU – Tim gabungan awak media yang bernaung di bawah Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) melakukan kunjungan orientasi dan pemantauan strategis di kawasan pertambangan emas Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku. Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial media terhadap stabilitas keamanan dan prospek pengelolaan sumber daya alam nasional.
Berdasarkan hasil orientasi lapangan, kawasan yang merupakan salah satu deposit emas terbesar di Indonesia Timur ini terpantau kondusif. Pasca-penertiban, aktivitas penambangan tanpa izin (PETI) telah berhenti total, meninggalkan area yang kini dalam penjagaan ketat aparat keamanan terpadu.
Sinergitas Pengamanan di Wilayah Vital
Dalam kunjungan tersebut, tim PWRI membangun dialog kemitraan dengan unsur pengamanan dari TNI, Polri, dan Satpol PP. Pihak keamanan mengonfirmasi bahwa situasi di “titik nol” Gunung Botak saat ini terkendali sepenuhnya.
“Kami memastikan stabilitas keamanan di wilayah ini tetap terjaga. Penjagaan dilakukan secara konsisten guna mencegah kembalinya aktivitas ilegal sambil menunggu arahan kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat maupun daerah,” tegas salah satu personel keamanan di pos pemantauan.
Urgensi Izin Operasional dan Kepastian Hukum
Meskipun kondisi keamanan stabil, tantangan berikutnya adalah aspek keberlanjutan ekonomi bagi masyarakat lokal. Tim PWRI mencatat adanya harapan besar dari berbagai pihak agar Pemerintah Kabupaten Buru dan pihak koperasi pengelola segera merealisasikan operasional tambang secara legal.
Ada tiga urgensi utama yang menjadi sorotan dalam pemantauan ini:
Legalitas dan Perlindungan Tenaga Kerja: Transformasi dari tambang rakyat ilegal ke pengelolaan yang sah akan memberikan jaminan hukum bagi warga yang mencari nafkah.
Pemulihan Ekonomi Regional: Pembukaan tambang secara resmi diprediksi akan menjadi motor penggerak ekonomi yang signifikan bagi wilayah Maluku secara umum.
Standarisasi Lingkungan: Pengelolaan di bawah badan hukum (koperasi/perusahaan) memungkinkan adanya pengawasan ketat terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya, yang selama ini menjadi isu lingkungan nasional.
Komitmen Kawal Aspirasi
PWRI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perkembangan Gunung Botak hingga mencapai titik keseimbangan antara penegakan hukum dan kesejahteraan masyarakat. Percepatan regulasi diharapkan menjadi solusi agar kekayaan alam di Pulau Buru dapat dikelola secara transparan, profesional, dan memberikan manfaat nyata bagi ketahanan ekonomi nasional. Beberapa toko tokoh-tokoh adat mengharapkan agar pemerintah dan pihak koperasi dapat menyelesaikan hak hak Ulayat adat di lokasi tambang emas gunung botak
Laporan: Yato sagaf
editor : Ida
