WH.NGANJUK –Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Distrik Nganjuk menyatakan dukungannya terhadap langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Kendati demikian, GMBI mendesak agar proses audit yang dilakukan selama masa jeda tersebut melibatkan pihak independen demi menjaga transparansi.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa jeda operasional ini sengaja dimanfaatkan manajemen untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
”Kami manfaatkan momen libur sekolah untuk menghentikan sementara dan mengaudit semua dapur. Tujuannya agar ke depannya program berjalan lebih teratur dan berkualitas,” ujar Agustina dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Agustina, tim di lapangan tidak hanya memeriksa kelayakan fasilitas dapur umum, tetapi juga membenahi alur kerja, standar kualitas penyajian, serta mengintegrasikan basis data terpadu agar program strategis nasional bentukan pemerintahan Prabowo-Gibran ini lebih tepat sasaran.
Dorong Audit Objektif
Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua LSM GMBI Distrik Nganjuk, Sugito, berharap proses audit yang berlangsung dalam waktu singkat ini tidak sekadar menjadi formalitas internal belaka. Ia mendorong agar BGN membuka ruang bagi auditor luar yang berintegritas.
”Kami mendorong agar audit SPPG tidak hanya dilakukan oleh pihak internal BGN, tetapi juga melibatkan auditor independen. Skema pembiayaannya dapat dikomunikasikan bersama para mitra dan yayasan pengelola agar berjalan adil,” ungkap Sugito setelah melakukan pertemuan dengan Kasatgas MBG Pemkab Nganjuk, Korwil BGN, dan Paguyuban SPPG se-Kabupaten Nganjuk.
Sugito menambahkan, pelibatan pihak ketiga yang memiliki rekam jejak profesional akan menjamin hasil penilaian yang lebih objektif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program nasional ini.
Siapkan Pengawasan di Tingkat Kecamatan
Sebagai bentuk fungsi kontrol sosial, GMBI Nganjuk memastikan akan mengawal ketat jalannya program MBG pasca-libur sekolah. Sugito menegaskan telah menginstruksikan seluruh personelnya di tiap kecamatan untuk melakukan pengawasan melekat di lapangan.
Ia juga memperingatkan para pengelola SPPG agar tidak main-main dengan kualitas mutu pangan yang disajikan kepada siswa.
”Jika ditemukan pelanggaran, jangan ragu untuk melaporkan kepada saya. Akan kami analisa, lalu dilaporkan ke pihak terkait. Kami akan merekomendasikan untuk disuspensi bahkan dicabut izin operasionalnya jika terbukti melanggar,” pungkas Sugito.
editor : Ida
