WH.SUKABUMI – Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi menaruh perhatian serius terhadap kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Selain mengevaluasi layanan rumah sakit, lembaga legislatif tersebut juga mendorong percepatan Universal Health Coverage (UHC) agar seluruh masyarakat memperoleh jaminan kesehatan secara merata. Kamis ( 25/6/2026 ).
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Ferry Supriyadi, usai mengikuti pembahasan Realisasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran (RPPA) Tahun Anggaran 2025. Salah satu isu yang dibahas dalam rapat tersebut adalah pelayanan di RSUD Palabuhanratu yang masih menjadi perhatian masyarakat.
Ferry mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Kami ingin pelayanan kesehatan di Kabupaten Sukabumi semakin baik, lebih manusiawi, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Komisi IV akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar setiap kekurangan dapat segera diperbaiki,” katanya.
Menurutnya, kritik dan masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Aspirasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi rumah sakit maupun pemerintah daerah.
Di sisi lain, Komisi IV juga menekankan pentingnya mengembalikan status UHC Kabupaten Sukabumi. Ferry menilai, jaminan kesehatan yang menyeluruh akan memberikan kepastian bagi masyarakat saat membutuhkan pelayanan medis.
“Kami berharap target UHC dapat kembali tercapai pada tahun ini sehingga seluruh masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu tantangan yang dihadapi adalah penonaktifan peserta BPJS PBI oleh pemerintah pusat. Dampaknya, sebagian warga yang sebelumnya mendapat jaminan kesehatan kini harus menghadapi kendala ketika membutuhkan layanan medis.
Meski demikian, Ferry menegaskan pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan.
“Jangan sampai ada warga yang tidak mendapatkan pelayanan hanya karena tidak memiliki BPJS atau mengalami keterbatasan biaya. Negara harus tetap hadir untuk melindungi hak kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Komisi IV, lanjut Ferry, terus membangun koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan seluruh rumah sakit agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa diskriminasi.
Melalui penguatan kebijakan dan dukungan anggaran, DPRD berharap target UHC segera terwujud sehingga pelayanan kesehatan di Kabupaten Sukabumi menjadi semakin merata, mudah diakses, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.(Nanan apon)
editor : Ida
