WH.Nganjuk – Pasca-patahnya jembatan di Desa Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk beberapa waktu lalu, kondisi di sekitar lokasi kian memprihatinkan. Kerusakan infrastruktur tersebut kini memicu titik-titik longsor baru yang mengancam pemukiman warga serta melumpuhkan akses urat nadi perekonomian setempat.
Lambatnya penanganan dari pihak terkait membuat warga sekitar diselimuti rasa waswas. Mereka kini hanya bisa menunggu kepastian langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk maupun instansi di atasnya.
Menanggapi situasi ini,Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, sebelumnya sempat menyatakan bahwa penanganan fenomena patahnya jembatan dan pergeseran tanah ini harus segera melibatkan tim ahli secara komprehensif. Namun, hingga saat ini, penanganan di lapangan dinilai warga masih berlarut-larut.
Kepala Desa Berikhtiar Ketuk Pintu BBWS Brantas
Kepala Desa Kedungdowo, Suprapto, membenarkan adanya kekhawatiran yang mendalam di tengah masyarakat. Ia mengkhawatirkan adanya longsor susulan yang dapat langsung merobohkan rumah-rumah warga di sepanjang bantaran sungai.
”Kami sangat waswas. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, kini malah membuat warga takut untuk tinggal,” ujar Suprapto saat dikonfirmasi.
Suprapto menegaskan bahwa pihak pemerintah desa tidak tinggal diam. Berbagai upaya kedinasan telah dilakukan demi keselamatan warganya, termasuk berkoordinasi dengan pihak berwenang di tingkat regional.
”Saya sudah berusaha mendatangi beberapa lokasi untuk memohon bantuan kepada pihak-pihak terkait, termasuk ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas agar segera ada penanganan lebih lanjut. Semoga ikhtiar ini segera terwujud demi kepentingan umum masyarakat kami,” imbuhnya.
Kendala Kewenangan Wilayah Kerja dan Proses Anggaran
Di sisi lain, mandeknya perbaikan fisik jembatan di lapangan rupanya terganjal oleh kejelasan status wilayah kerja dan tahapan teknis.
Saat dikonfirmasi mengenai paket pengerjaan jembatan, Yudi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nganjuk menjelaskan bahwa pihaknya belum menelurkan paket proyek fisik karena lokasi longsor disinyalir masuk dalam otoritas lain.
”Kemungkinan lokasi longsor tersebut merupakan wilayah kerja dari BBWS, bukan PUPR Kabupaten Nganjuk,” kata Yudi melalui sambungan telepon.
Kendati demikian, Yudi menambahkan bahwa berdasarkan keterangan dari pejabat fungsional Bina Marga, Yanto, saat ini proyek tersebut baru memasuki tahapan perencanaan Detail Engineering Design (DID) untuk pembangunan talut (dinding penahan tanah).
”Menurut Pak Yanto dari Bina Marga, saat ini masih dalam tahap perencanaan DID untuk talut pengaman pinggir sungai. Logikanya, kalau talut pengaman tidak dibangun dulu, membangun jembatan akan percuma karena berisiko tergerus air lagi. Wilayah talut itu kewenangan Balai Besar Surabaya,” terang Yudi.
Mengenai pendanaan, pihak PUPR Nganjuk mengaku telah mengajukan usulan anggaran melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). “Kami sudah mengusulkan PAK, saat ini tinggal menunggu proses persetujuan (ACC),” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, warga Desa Kedungdowo berharap koordinasi antara Pemkab Nganjuk dan BBWS Brantas dapat segera membuahkan hasil nyata sebelum longsor susulan kembali terjadi apalagi saat musim hujan.
editor : Ida
