WH.SUKABUMI – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKB, Hamzah Gurnita, menyoroti serius keluhan masyarakat terkait buruknya pelayanan di RSUD Palabuhanratu. Hal ini ia ungkapkan usai menggelar reses ke-II tahun 2025 di dua desa Kecamatan Simpenan, yakni Desa Cihaur dan Kerta Jaya.
Menurut Hamzah, persoalan layanan kesehatan menjadi topik dominan yang disampaikan warga. Hampir setiap kali dirinya turun ke masyarakat, RSUD Palabuhanratu selalu menjadi bahan keluhan.
“Alhamdulillah, reses kali ini berjalan lancar. Banyak masukan dari warga, terutama soal pelayanan di RSUD Palabuhanratu. Keluhan-keluhan ini sudah menjadi pekerjaan rumah yang harus kita sikapi bersama,” ujar Hamzah kepada wartawan, Jumat (9/5/2025).
Ia menyebutkan, pelayanan RSUD bahkan menjadi momok bagi sebagian masyarakat. Banyak warga merasa cemas saat harus dirujuk ke sana. Hamzah menegaskan, kondisi ini sudah menjadi perhatian pimpinan daerah dan harus segera ditindaklanjuti secara sistemik.
Desak Aparat Audit RSUD
Salah satu keluhan paling mencolok yang diterima Hamzah adalah minimnya ketersediaan obat di RSUD Palabuhanratu. Tak jarang, pasien diminta menebus obat ke apotek luar karena rumah sakit tak mampu menyediakannya.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Bayangkan, pasien yang sedang dirawat harus keluar rumah sakit untuk beli obat. Saya mendesak aparat penegak hukum segera mengaudit RSUD Palabuhanratu. Bisa jadi ada tunggakan pembayaran ke suplier, sehingga obat tidak dipasok,” tegasnya.
Hamzah juga mencium indikasi praktik tak sehat dalam distribusi obat.
“Kalau harga dari suplier hanya Rp10 ribu tapi di luar bisa jadi Rp20 ribu, kita harus curiga. Harus dibongkar siapa yang bermain dan menyulitkan masyarakat. Tidak boleh ada yang menjadikan penderitaan orang sebagai ladang keuntungan,” ujarnya.
Infrastruktur, Lingkungan, dan Pendidikan Juga Jadi Sorotan
Selain masalah kesehatan, Hamzah juga menyerap sejumlah aspirasi lain dari warga. Masalah infrastruktur, terutama jalan yang belum memadai di Cihaur dan Kerta Jaya, menjadi perhatian utama. Ia memastikan pembangunan jalan akan mulai dilaksanakan dalam waktu dekat.
“Insya Allah tahun ini akan ada pembangunan jalan di beberapa titik. Ini penting agar akses ekonomi masyarakat lebih lancar,” ucapnya.
Persoalan lingkungan juga mengemuka, terutama terkait dampak aktivitas tambang. Warga meminta Dinas Lingkungan Hidup turun tangan meninjau kembali dampak lingkungan yang ditimbulkan.
“Kita tidak bisa tutup mata. Soal pencemaran ini harus dikaji ulang agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah,” tegas Hamzah.
Tak kalah penting, ia juga menyoroti angka anak putus sekolah yang cukup tinggi di wilayah tersebut. Ketiadaan sekolah menengah atas (SMA) di kedua desa membuat anak-anak kesulitan melanjutkan pendidikan.
“Ini sangat memprihatinkan. Anak-anak tak bisa lanjut sekolah karena tak ada SMA dan biaya transportasi juga memberatkan. Ini harus jadi perhatian kita bersama, karena pendidikan adalah fondasi masa depan,” pungkasnya. (Nanan apon)
editor : Ida
