WH.Morowali -Juru Kampanye Ekologi dan Hak Asasi Rakyat Morowali (Ecohari), Sahril menilai degradasi ekosistem mangrove di pesisir Morowali telah mencapai tingkat darurat ekologis. Berdasarkan analisis data periode 2019–2025, Morowali tercatat telah melepaskan sekitar 990.900 ton CO₂ ke atmosfer, akibat hilangnya dan rusaknya hutan mangrove sebagai penyerap karbon alami (blue carbon).
Dalam enam tahun terakhir, Morowali kehilangan sekitar 270 hektar hutan mangrove, setara dengan 378 lapangan sepak bola standar internasional. Luasan mangrove yang pada 2019 masih berada di kisaran ±4.050 hektar, menyusut menjadi ±3.780 hektar pada 2025. Fakta ini menunjukkan bahwa kerusakan mangrove bukan peristiwa insidental, melainkan proses sistemik yang terus berlangsung.
Penurunan ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah bukti bahwa pembangunan industri pesisir di Morowali berjalan dengan mengorbankan ekosistem dan keselamatan ekologis masyarakat, tegas Sahril, Juru Kampanye Ecohari, Rabu (21/1).
Analisis tren enam tahun menunjukkan penurunan signifikan kualitas ekosistem mangrove. Pada 2019, sekitar 38,6 persen mangrove Morowali masih berada dalam kategori sangat baik (Excellent). Namun pada 2025, angka tersebut turun menjadi hanya 31 persen. Pada saat yang sama, kawasan mangrove dalam kondisi rusak (Poor) justru meningkat dari kisaran 850–900 hektar pada 2019 menjadi lebih dari 1.000 hektar pada 2025.
Data kondisi per Desember 2025 memperlihatkan gambaran yang mengkhawatirkan, sekitar 31 persen mangrove masih tergolong sangat baik, 42,3 persen berada pada kondisi sedang dan rentan terhadap degradasi lanjutan, sementara 26,7 persen telah masuk kategori buruk dan membutuhkan penanganan serta rehabilitasi segera.
Ecohari menilai rusaknya mangrove di Morowali membawa dampak berlapis, mulai dari hilangnya perlindungan alami pesisir terhadap abrasi dan banjir rob, rusaknya habitat biota laut, terancamnya mata pencaharian nelayan, hingga meningkatnya emisi karbon yang memperparah krisis iklim.
Dikatakan, Sahril bahwa setiap hektar mangrove yang hilang berarti hilangnya penyangga kehidupan pesisir dan bertambahnya racun karbon di udara yang kita hirup. Ironisnya, kerusakan ini justru terjadi di tengah klaim pembangunan berkelanjutan.
Ecohari mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk segera menghentikan alih fungsi mangrove, mengevaluasi seluruh izin industri di kawasan pesisir Morowali, serta memastikan upaya restorasi mangrove dilakukan secara serius, berbasis ekologi, dan melibatkan masyarakat lokal. Restorasi tidak boleh berhenti pada penanaman simbolik demi laporan administratif, tetapi harus menjamin keberlangsungan hidup ekosistem mangrove itu sendiri.
Morowali hari ini menjadi alarm nasional. Jika pola pembangunan seperti ini terus dipertahankan, maka yang diwariskan bukan kesejahteraan, melainkan krisis ekologis jangka panjang,”tutup juru kampanye Ecohari, Sahril.*
(Dian)
editor : Ida
