WH.NGANJUK – Praktik penarikan uang yang diduga tidak memiliki dasar transparan kembali dikeluhkan oleh wali murid di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Patianrowo, Kabupaten Nganjuk. Sejumlah orang tua siswa menyuarakan keberatan atas kewajiban iuran rutin yang penarikannya disinyalir tanpa disertai tanda bukti pembayaran atau kwitansi resmi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari narasumber berinisial D, keluhan tersebut mencuat setelah beberapa orang tua murid menanyakan kejelasan legalitas penarikan dana berkisar Rp60.000 per bulan untuk setiap siswa. Penarikan tersebut disinyalir menyasar berbagai tingkatan kelas, termasuk siswa kelas 11 (kelas 2).
”Kenapa kelas 2 disuruh membayar juga? Intinya itu per bulan Rp60.000, tapi saat dimintai kwitansi pihak sekolah tidak mau memberikan,” ujar narasumber mengutip isi pesan percakapan singkat dari salah satu wali murid.
Sikap tertutup dari pihak pengelola dana tersebut memicu spekulasi dan kekhawatiran masyarakat terkait dugaan potensi praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah negeri. Terlebih, regulasi Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 secara tegas melarang sekolah negeri maupun Komite Sekolah melakukan pemungutan biaya bersifat wajib, mengikat, dan bernominal tetap tanpa transparansi.
Guna menjaga perimbangan berita (cover both sides), upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Humas SMAN 1 Patianrowo melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp pada Selasa (29/9/2026) dan Rabu 30/9/26.
Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak Humas SMAN 1 Patianrowo belum memberikan tanggapan, klarifikasi, maupun penjelasan resmi terkait alokasi penggunaan dana tersebut, batasan kelas yang diwajibkan, serta alasan di balik tidak diterbitkannya kwitansi pembayaran, Dengan alasan bahwa pihaknya masih ada acara di cabang Dinas Nganjuk.
Wali murid berharap Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Cabang Wilayah Nganjuk segera turun tangan untuk melakukan penelusuran dan audit guna memastikan tidak ada aturan yang dilanggar di lingkungan SMAN 1 Patianrowo.
editor : Ida
